Radio Minang Saiyo Online

Selasa, 28 Oktober 2014

Artis Terkenal Minang bersama Oknum Polisi di Cokok Karena Shabu



Merdeka.com - Polres Indragiri Hulu (Inhu) kembali mengamankan tersangka narkotika jenis sabu - sabu. Kali ini, Polres Inhu menangkap tujuh orang dalam penggerebekan acara pesta sabu - sabu di Rumah Makan Annisa Pasar Belilas, Jalan Lintas Timur Kecamatan Seberida, Kabupaten Inhu propinsi Riau.

"Ada tujuh tersangka yang diamankan. Diantaranya dua orang artis pasangan suami istri dan satu orang polisi," ujar Kapolres Inhu, AKBP Aris Prasetyo Indaryanto, Selasa (28/10).

Ketujuh orang tersebut yakni, HS (30) seorang polisi berpangkat Brigadir yang betugas di Polsek Kelayang. Kemudian dua orang artis terkenal dari provinsi Sumatera Barat, EC (51) dan istrinya SW warga Payakumbuh.

Bersama mereka juga diamankan RB (19) warga Belilas, BH (26) warga desa Paya Rumbai, CD (wanita) warga Padang Panjang dan BM warga Talang Durian Cacar.

Diketahui EC alias Edi Cotok penyanyi populer di Sumbar salah seorang dari tujuh orang ini ditangkap dalam sebuah kamar di lantai dua RM Annisa Belilas, pada Rabu (15/10) sekitar pukul 18.30 Wib.

Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan 3 bungkus plastik berisi sisa sabu - sabu yang didapati di bawah karpet tempat duduk oknum polisi HS.

"Saat ini mereka sudah ditahan di sel tahanan Polres Inhu. Selain menyita barang bukti, kepada para tersangka juga dilakukan tes urin," kata Aris.

Satu minggu sebelumnya, Rabu (8/10), Polres Inhu juga berhasil mengamankan dua orang pasangan suami istri pengedar sabu - sabu bersama enam orang pelaku lainnya di kota Rengat.

Delapan tersangka itu yakni, inisial DF, SL, YT, AI, DU, JS, RA dan AD. Penangkapan dilakukan setelah polisi memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya aktivitas peredaran narkotika jenis sabu di Rengat. "Dari informasi itu kemudian di dalami dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap para tersangka dan mengamankan barang bukti,"jelas Aris.

Minggu, 26 Oktober 2014

Andrinof A Chaniago Dari Penjaja Kue Talam Ke Menteri



Andrianof A Chaniago, adalah satu dari dua menteri asal MInangkabau di Kabinet Kerja Jokowi-JK, tentu bagi masyarakat minangkabau, dengan terpilihnya Andrinof sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan, merupakan kebanggaan tersendiri.

 Betapa tidak sebelumnya ada yang menpradiksi tidak ada orang Minang yang bakal menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi- JK, Karena Jokowi kalah di Sumatera Barat, Tapi akhirnya di Kabinet Jokowi -JK terdapat dua Menteri asal Minang Andrinof Chanigo dan dr Nila F Muluk menteri Kesehatan, yang pada kabinet bersatu SBy gagal menjadi menteri Kesehatan.

Siapa Andrinof, seperti di kutip wesed URANG MINANG, berkat ketekunan lelaki yang berpanampilan sederhana ini, dalam mendefenisi kerangka kalimat dan angka, telah mengubah segalanya. Satu riset yang ia tekuni telah mengubah tradisi konglomerasi yang dikendalikan kepentingan pemodal dan birokrat penadah. Sebuah missi yang belum tuntas.

Kawasan yang di keliling Gunung Merapi, Singgalang dan Tandikat itu selalu menjadi bahan sastra Indonesia. Itulah Padang Panjang, kota kecil di Sumatera Barat, menjadi inspirasi sastrawan kondang yang lahir di tanah itu.

Tanah ini telah lama anti kolonial, lagi tempat pemikir pembaharuan keagamaan. Tak kurang karya Tenggelamnya Kapal van der Wijck (Buya Hamka), Bertanya Kerbau pada Pedati (A.A Navis), atau Marah Roesli dalam Siti Nurbaya: merekam semua itu.

Andrinof A. Chaniago terngiang tanah kelahirannya itu saat dia memberi komentar untuk thriller sejarah “Rahasia Meede� (Hikmah, 2007) yang ditulis oleh ES Ito.

Disampul cover dalam novel—yang menurut Dr. Harry Poeze (Direktur KITLV Press, Leiden) sebagai aliran sastra baru itu— Andrinof menulis:

“Ini karya langka yang memadukan imajinasi cerdas dengan falsafah hidup, ilmu pengetahuan, heroisme, kecerdasan, idealisme dan realitas politik yang tersembunyi. Dengan riset yang tekun, nyaris menjadikan karya E.S. ITO ini sempurna. Ia bisa membangunkan generasi sekarang yang terlanjur mengabaikan sejarah (28 Januari 2008)�.

Saban di tengah sorotan lampu kamera dalam dialog di televisi, Andrinof mengulang lagi frase ‘realitas politik yang tersembunyiâ€TM. Gaya dia bicara tak meledak-ledak tapi cukup menohok otak bawah sadar kita menyingkap realitas apa yang terselip.

Satu kata kunci yang sering Andrinof lontar, realitas itu masalah postur pembangunan Indonesia yang tak seimbang. Novel Rahasia Meede dengan lead ‘Misteri Harta Karun VOCâ€TM itu, sekan-akan merekam pembangunan kita lari ke segelintir kelompok kepentingan pemodal dan penadah kekayaan. Dan itu persis lari ke satu daerah, sementara mesin keuntungan disimpan di negeri orang.

Kalau soal menyingkap realitas ‘Rahasia Meedeâ€TM (novel), Andrinof memang mengerahkan peneliti CIRUS—lembaga riset yang dia pimpim—membantu ES Ito memecah kode ke mana harta karun kita yang terpendam dan dipendam.

Namun kalau soal realitas sosial, Andrinof bersama Dr.Ahmad Erani Yustika (Direktur Eksekutif INDEF), meluncurkan Visi Indonesia 2033. Dibantu oleh tim asistensi, Visi Indonesia 2033 menawarkan pendekatan lintas wilayah, lintas kelompok sosial, dan lintas waktu: menuju masa depan indahnya Indonesia.

Satu diantara rekomendasi penting dalam Visi ini, Andrinof kampanye memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Ini bukan isu baru. Dulu Soekarno membuka wacana memindahkan ibukota ke Palangkaraya. Di masa Soeharto, merapat sedikit ke wilayah Jonggol di Bogor.
Ya, ke Kalimantan. Ini bukan pikiran nakal, tapi justru menurut Andrinof sebagai pilihan masuk akal. Dari sisi geografis, Kalimantan tidak terlalu ke Barat dan Timur.

Dari metode pembangunan, menurut pakar ekonomi-politik Universitas Indonesia (UI) ini, metode akumulasi modal tak akan menjawab masalah. Pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan akumulasi modal tidak akan pernah berlangsung lama karena metode itu mengeluarkan biaya sosial dan ekologis.

Bahkan menurutnya, beberapa program yang menelan triliunan dari APBN, seperti transmigrasi dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, bisa sia-sia. “Sebab dalam jangka panjang tujuan program itu akan lenyap justru akibat persoalan akut ketimpangan antar-wilayah,� paparnya.

Andrinof bersama tim asistensi coba menghitung-hitung. Perkiaraan biaya memindahkan ibu kota mencapai Rp 50 triliun untuk masa 4 tahun. Pihak yang menilai angka itu terlalu tinggi, mereka itu kata Andrinof orang yang menyederhanakan masalah.

Nilai Rp 50 triliun tidak ada artinya dibanding potensi biaya yang hilang akibat kemacetan di Jakarta. Tiap tahun mencapai Rp 43 triliun! Angka ini menguap akibat akumulasi kemacetan. Mulai dari asumsi pemborosan bahan bakar, produktivitas SDM yang terjebak akibat macet, dan masalah spare part kendaraan.

Tak berhenti sampai di situ. Pemindahan ibu kota bukan berarti mentolerir model pembangunan di Pulau Jawa berlanjut seperti sekarang. Intinya, paradigma pembangunan kota di Indonesia harus diubah.

“Model konglomerasi yang dikendalikan oleh kepentingan pemodal dan birokrat penadah uang harus dihentikan dan digantikan dengan model pembangunan yang mengutamakan keserasian antarfungsi ruang, antar kelompok sosial dan antara daya dukung lingkungan, serta beban penduduk,� paparnya lagi.

Setali tiga uang, dalam realitas politik, Andrinof juga melihat polarisasi dukungan masyarakat dan tampilnya tokoh yang masih berhubungan dengan karakter sosial tertentu.

Singkat kata, sampai hari ini masih ada kecendrungan Sipil —Militer (pengusaha), Jawa-non Jawa, dan Nasionalis-Relegius (Islam). Polarisasi warisan sejarah ini malah menjadi code tersendiri yang menentukan kemenangan pucuk pimpinan nasional dalam hajat pemilu pasca 1998.

Ini satu soal. Hal lain, jika mutu terdekat kepemimpinan diukur dengan hasil pemilu, Â maka politik pencitraan kandidat yang etik nampaknya juga bergantung di pundak Andrinof.

Di luar gelanggang penyelenggaraan pemilu, anggota Tim Penilai Makalah Peserta Seleksi Calon Pimpinan KPK ini punya PR besar merumuskan kode etik semua lembaga survei di Indonesia.

Awal Februari 2009 lalu, ia dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI). Embrio assosiasi profesi lembaga survei ini lahir justru di tengah gaduh hasil survei yang menghangat selama setahun terakhir.

Tanggal 1-2 Desember 2008, Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Saiful Mujani bekerja sama dengan Friedrich Naumann Stiftung (lembaga funding asal Jerman) menggelar pertemuan lembaga polling se-Indonesia.

Acara yang diikuti 80 peserta lembaga polling dan di gelar di Hotel Santika (Jakarta) itu membentuk kelompok kerja (Pokja) Forum Peneliti Opini Publik. Dari Pokja inilah PERSEPI lahir.

Awalnya, yang dijagokan adalah Saiful Mujani. “Tapi justru Cak Ipul (panggilan akrab Saiful Mujani) memilih saya,� aku Andrinof saat ditemui FORUM, Rabu pekan lalu.

Bila ditimbang, suami Ir. Yultifani ini tak ingin hanyut berkubang di dunia survei. Ia ingin waktunya juga bisa tercurah untuk pengembangan ilmu dari hasil riset kualitatif. Riset itu digarap oleh Center for Indonesia Regional and Organ Studies (CIRUS) yang Andrinof dirikan pada 1999. Bidang riset yang CIRUS bedah adalah masalah otonomi daerah, kebijakan publik, dan pelayanan publik perkotaan.

Inilah yang jadi dasar mengapa Andrinof menolak tawaran Denny JA menjadi Direktur Riset di masa awal LSI berdiri. Sebelum Pemilu 1999 datang, Andrinof diajak oleh peneliti energi dari LP3S, Pri Agung Rakhmanto, membuat modul pengetahuan dasar empiris untuk peneliti lembaga survei.

Posisi itu lalu dialihkan ke M. Qodari (kini mendirikan Indo Barometer). Saiful Mujani, menurut Andrinof, saat itu masih menempuh studi di Ohio University (AS), tetapi telah berhubungan dengan Denny JA dalam merumuskan LSI.

Di masa awal LSI berdiri, kata Andrinof, Saiful Mujani yang memang ahli survei merangkul Lembaga Pengembangan Penelitian Ilmu Sosial (LPPIS) UI. “Selain saya, di LPPIS ini ada Eep Saefulloh Fatah dan Valina Singka,� ceritanya.

Maka, kalau untuk lembaga survei, Andrinof memastikan akar geneologis itu datang dari LP3S dan LPPIS UI.

***

Andrinof A. Chaniago lahir di Padang, 3 November 1962. Di masa SD, anak kedua dari empat saudara ini punya pengalaman yang sulit dilupa. Saat itu Andrinof bersama dua rekannya terpilih jadi siswa terbaik, tapi tidak diterima di rayon SMP berkelas.

“Di masa itu meritokrasi (prestasi) diukur dengan kelas. Yang masuk di rayon itu anak-anak orang kaya meskipun kurang cerdas,� sindirnya.

Andrinof lalu masuk Tsnawiyah di Padang Pariyaman. Menjelang naik kelas dua ia sudah ancar-ancar pergi ke Jakarta. Yang dituju adalah rumah bibinya. Niat itu terkabul. Pas kelas dua, Andrinof masuk di SMP di bilangan Grogol, Jakarta Barat.

Anggota Badan Penasehat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia ini blak-blakan mengaku, yang membiayai ia sekolah ialah keluarga sang bibi. Sejak usia 11 tahun, Andrinof telah menjadi anak yatim. Ibunya banting tulang menjadi penjual kue. “Saya menjaja kue talam buatan ibu ke para tetangga,� imbuhnya.

Yang mengesankan, begitu tiba Jakarta, bakat menulis Andrinof sejak kecil tersalurkan. Di masa SMP, ia terbiasa nulis puisi yang di muat di harian Komas dan Sinar Harapan. Hasilnya, SMP Grogol yang diwakili Andrinof tampil sebagai juara menulis.

Babak persentuhan Andrinof di dunia riset berawal saat dia duduk di semester pertama jurusan Ilmu Politik UI. Saat itu ia tinggal di asrama Rawamangun Jakarta Timur. Bea siswa tak berpihak untuk Andrinof. Makanya untuk menutup biaya kuliah, peluang menjadi peneliti polling di Litbang Harian Kompas ia ambil.

Pengalaman ini rupanya memantik gairah riset Andrinof. Ia bergabung di labotarium penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI. Di lembaga ini, Andrinof menjadi koordinator untuk survei.

Diantara survei yang ia pimpin adalah survei “Yang Muda Yang Konservatif�, bekerjsama dengan Majalah Tempo (1993). Populasi dan sampelnya saat itu anggota DPR. Rupanya hasil survei itu bergulir selama sepekan.

“Yang saya ingat, hasil survei itu dianggap Tempo layak sebagai cover story. Hasil riset itu menunjukkan, justru anggota DPR yang muda yang takut dengan perubahan saat itu,� kenang Panelis Uji Publik Seleksi Calon Anggota Bawaslu 2008-2012 ini.

Pertengahan masa kuliah, Andrinof mengaku mulai ngiler soal isu-isu ekonomi politik. Tugas akhir yang dia geber adalah studi kasus PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN).

Tak berapa lama setelah wisuda, skripsinya yang berjudul “Masalah Pengalihan Teknologi untuk Pengembangan Industri Strategis� itu malah menghantarkan Andrinof terbang ke Singapura

Insitute of South East Asian Studies (ISEAS) yang berkantor di negeri singa itu memberi jatah buat Andrinof sebagai Research Fellow. Yang patut dibangga, bila peneliti yang diundang ISEAS semuanya mahasiswa master dan doktor, justru hanya Andrinof sendiri yang bertitel S-1.

Di masa awal tamat kuliah, masalah industri properti rupanya yang menjadi magnet Andronif lekat dengan isu-isu perkotaan. “Ada yang aneh dari bisnis properti,� gumam ayah Auzi Amazia Domasti (13) ini yang saat itu bergeliat di LPPIS UI.

Di LPPIS UI, itu hanya berlangsung kurang lebih tiga tahun. Setelah itu dia benar-benar tergoda bekerja di Majalah Ummat. Hingga 1996, Andrinof menjadi Koordinator Riset dan Dokumentasi di majalah itu.

Selepas dari Ummat, mantan Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP UI ini berkutat di Harian Ekonomi Neraca menjadi Kepala Kompartemen Riset dan Bank Data. Menjadi komandan riset di media malah membuatnya gundah.

Ia mengaku miskin waktu dalam menelusur data-data agar dapat dijahit menjadi sebuah kerangka. Maka disinilah awal pertapaan Andrinof dalam riset kualitatif secara serius. Ia pamit dari Neraca hanya untuk menulis buku “Gagalnya Pembangunan� (LP3ES: 2001).

Dalam hal riset, Andrinof sendiri mengaku masyarakat kita masih belum akrab. Mana itu polling dan mana survei, bagaimana metodenya: semua itu masih belum familiar.

Maka dalam PERSEPI yang dia pimpin, survei itu sendiri perlu dikampanye lebih keras lagi. Sehingga, kata Andrinof, publik tak menyalahkan dulu lembaga survei sebelum menelusur rimba survei itu sendiri.

Satu hal yang pernah menyulut Saiful Mujani jadi berang saat publik ribut soal hasil survei sepanjang tahun lalu. Metode yang dipakai sama, sampelnya sama, analisisnya sama, klaimnya juga sama. Tak kurang waktu penelitian dan data base-nya juga sama. Tapi mengapa hasilnya berbeda?

Hingga Saiful Mujani sampai pada satu kesimpulan. Bicara soal hasil berpulang pada kredibilitas lembaga survei itu sendiri.

Dalam amatan Andrinof, setiap tahapan berpotensi munculnya hasil survei yang tak akurat. Mulai dari tahap penyusunan rencana survei, hingga quisioner yang kabur dan tidak tegas turut mempengaruhi pembuatan tabulasi yang multi-interpretasi.

Bila ada nara sumber yang tidak siap di wawancara, respondennya harus diganti dengan teknik pengacakan lagi. Selanjutnya, di tahap pengolahan data, interpretasi bisa terjadi bias bila tak hati-hati dalam mentabulasi total jawaban yang dijawab dan yang tidak oleh responden.

Dunia survei bukanlah bangunan penafsiran, tapi justru patuh pada kiadah kalimat dan angka. Saat terjun ke lapangan, terkadang kegiatan suveri melewati aral-rintang yang mendenyut jantung.

Di pelosok-pelosok kampung, para peneliti menyeberangi sungai dan menembus hutan.�Terkadang begitu rumah yang dituju berhasil ditemui, malah tuan rumahnya tak siap. Bahkan tak memberi jawaban apa-apa,� cetus Andrinof soal suka-duka yang ia alami.(ALFI RAHMADI)



BIO DATA

Nama : Andrinof A. Chaniago
Tempat & tanggal lahir : Padang, 3 November 1962
Agama : Islam
Isteri : Ir.Yultifani
Anak : Auzi Amazia Domasti (13)

Pekerjaan

Dosen S1/S2 FISIP UI (Ekonomi-Politik, Politik Perkotaan, Isu-isu Politik Kebijakan Publik, dan Kebijakan Publik).
Research Fellow The Habibie Center.
Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group.

Pekerjaan Paruh Waktu

Anggota Tim Juri Pemilihan Peneliti Remaja Indonesia LIPI-Depdiknas 2008.
Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPUD Depok 2009-2014.
Panelis Uji Publik Seleksi Calon Anggota Bawaslu 2008-2012.
Anggota Tim Penilai Makalah Peserta Seleksi Calon Piminan KPK.
Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Panwas Pilkada DKI Jakarta 2007.
Anggota Tim Seleksi Calon Anggota Panwas Pilkada Kota Bekasi 2007.

Pendidikan

S-1 Jurusan Ilmua Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (Februari 1990).
S-2 Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (Maret 2004).
Diploma, The National Development Courses dari Fu Hsing Kang College, Taipei, Taiwan (2004)

Short Courses

Economic Globalization, di Wuhan, China (2007)
Taiwan Economic Development and Planning, organized by Taiwan ICDF (12 — 24 April 2006), di Taipei, Taiwan (12-24 April 2006)
Sustainable Urban Development di Touyuan City, Taiwan (12 — 25 September 2004)
Conflict Mediation, di Oslo dan Troms O, Norwegia (31 Mei – 26 Juni 2003).

Organisasi

Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI)
Anggota Badan Penasehat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia.
Anggota Dewan Redaksi Jurnal Galang, jurnal pemikiran filantrofi.
Ketua III Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (2005-2008)
Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP UI (1987-1988)
Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI (1986-1987). (WESED URANG MINANG)

Rabu, 22 Oktober 2014

Jokowi Coret Delapan Nama Calon Menteri


Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoret delapan nama calon menteri berdasarkan masukan KPK dan PPATK. Delapan nama yang di-blacklist tersebut adalah figur yang ditandai KPK dengan pita merah.

"Karena kemarin kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK dan ada delapan nama yang tidak diperbolehkan. Sudah itu. Tidak boleh saya sebutkan," kata Presiden di halaman tengah kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (22/10).

Menurut Presiden, ia sebelumnya telah menyampaikan 43 nama untuk calon anggota kabinetnya kepada KPK dan PPATK namun ternyata ada delapan nama yang dinilai tidak tepat.

Saat ditanya lebih lanjut nama-nama tersebut, Presiden memperingatkan wartawan untuk tidak menebak-nebak nama-nama tersebut dan menolak untuk menyebutkannya.

"Jangan ada media yang menulis nama-nama itu dan menebak-nebak. Saya peringatkan ya saya perlu sampaikan ini," katanya. Ia mengatakan bahwa ada beberapa media yang telah mengumumkan nama-nama tersebut namun ternyata tidak tepat. Penolakan Presiden untuk menyebutkan nama-nama itu terutama menurutnya terkait dengan nama baik seseorang.

Sebelumnya, Jokowi melalui Tim Transisi telah menyerahkan 43 nama calon menteri ke KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya pada Jumat (17/10) lalu. Pimpinan KPK pun secara langsung telah menyerahkan kembali nama-nama tersebut kepada Jokowi pada Minggu (19/10) malam lalu.

KPK memberikan tanda tertentu pada nama-nama tersebut. Tanda merah diberikan pada nama calon menteri yang dinilai KPK berisiko tinggi. "Yang beresiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning," kata wakil Ketua KPK Zulkarnain saat dihubungi wartawan, Senin (20/10) kemarin.

Kabarnya, delapan nama yang dicoret tersebut adalah, Teras Narang, Sri Mulyani Indrawati, Darmin Nasution dan Muhaimin Iskandar.

Wakil Sekjen PKB Lukman Edy membantah Muhaimin termasuk salah satu nama calon menteri yang dicoret. Menurutnya, Muhaimin memilih untuk tetap menjabat ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa daripada menjadi menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Presiden Jokowi tetap melarang para menterinya nanti rangkap jabatan di partai politik.

Apakah alasan Muhaimin memilih tetap berpartai hanya karena larangan rangkap jabatan atau karena dia termasuk salah satu nama yang diberi "kartu kuning" atau "kartu merah" oleh Komisi Pemberantasan Korupsi?

"Itu kan baru isu di luaran saja, kita tahu seleksi di KPK dan Istana itu sangat tertutup. Baru spekulasi-spekulasi," bantah Lukman Edy, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Menurut Lukman, Muhaimin lebih memilih menjadi ketua umum karena ingin meningkatkan prestasi PKB. Muhaimin, kata dia, belum puas dengan PKB yang hanya memiliki 47 kursi di DPR.

"Ketua Umum menyampaikan, dengan 47 anggota DPR yang ada saat ini, kita tidak bisa maksimal membantu pemerintahan, tidak bisa maksimal juga berperan di parlemen. Seperti sekarang pimpinan DPR dan MPR kita enggak dapat. Target baru nanti, kami dapat 100 kursi," ujarnya.

Apalagi, lanjut Lukman, PKB baru menggelar muktamar yang menetapkan Muhaimin sebagai ketua umum. Muktamar selanjutnya baru digelar pada lima tahun mendatang. Muhaimin, menurut dia, sebenarnya bisa menunjuk penggantinya sebagai plt ketua umum jika menjadi menteri. Namun, hal ini dikhawatirkan tidak akan maksimal. "Akhirnya Muhaimin pun harus memilih," kata Lukman Edy.

Seperti diberitakan, KPK mengaku sudah memberikan kartu kuning/merah terhadap beberapa nama menteri yang diserahkan Jokowi. Namun, KPK enggan mengungkapkan nama-nama itu.(harian Terbit/Anu)

Minggu, 19 Oktober 2014

Prof. Dr. Harun Zain Datuk Sinaro Putra Terbaik Sumbar yang Membangkit Batang Tarandam Telah Tiada


Jakarta- Sehari menjelang pelantikan Presiden RI Ke 7 Jokowi dan JK ,Satu putra terbaik Indonesia meninggal dunia. Yaitu Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Prof. Dr. Harun Zain Datuk Sinaro meninggal dunia pukul 04.40 WIB, Minggu (19/10) di Jakarta. Harun Zain meninggal dunia dalam usia 87 tahun.

Tokoh yang jadi panutan masyarakat Minang ini lahir di Jakarta 1 Maret 1927 pernah menjadi Gubernur Sumatera Barat selama 10 tahun (1967-1977). Ia pula Gubernur Sumbar yang pertama diangkat menjadi menteri pada Kabinet Pembangunan III. Jejak ini kemudian diikuti oleh mantan Gubernur Sumbar Hasan Basri Durin dan Gamawan Fauzi yang juga diangkat menjadi menteri.

Jenazah almarhum dimakamkan di TMP Kalibata Jakarta, minggu siang, diantar ratusan pelayat, diantara mantan Presiden RI ke Prof BJ Habibie, Kapuspen TNI Mayjen M Fuad Basya, Prof. Emil Salim,mantan (Purn) Awaludin Djamin, mantan Gubernur Sumbar Hasan Basri Durin, Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim, Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, mantan Walikota Padang Syahrul Ujud, Rektor Unand Werry Darta Taifur dan banyak lainnya.Pengusaha Basrizal Koto bersama tokoh nasional dan masyarakat Minang lainnya.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Kapuspen TNI M Fuad Basya.Urang awak dari Lima Jorong Kurai, Bukittinggi, dalam pidatonya selaku Irup mengatakan beberapa jasa pahlawan Harun Zain sebagai tentara pelajar dalam perang kemerdekaan RI.“Sekarang beliau dipersembahkan ke haribaan Ibu Pertiwi setelah wafat di kediamannya,” kata

Sedangkan mewakili keluarga disampaikan Emil Salim. Ia berterima kasih kepada pemerintah yang menghargai jasa-jasa Harun Zain sebagai pejuang kemerdekaan RI . Dikatakan  Emil Salim, khusus untuk masyarakat Sumbar,Harun telah berjasa amat besar membangkitkan harkat dan martabat masyarakat sewaktu menjadi Gubernur Sumbar 1966-1977
“Akibat peristiwa politik dan pergolakan sebelumnya, masyarakat Sumbar terpuruk mental dan harga diri. Oleh Harun Zain dengan semangat dan persuasif yang prima kembali martabat itu disejajarkan dengan daerah lain. Di tangan kepemimpinan Harun Zain itulah semangat mambangkik batang tarandam itu terwujud,” ujar Emil

 Plt Dirut Semen Padang Benny Wendry, sehari sebelum almarhum meningggal berkunjung ke kediaman Harun Zain di Jakarta. Benny mengatakan Harun amat berjasa menyelamatkan PTSP yang di ujung 60-an itu bangkrut dan akan dijual ke Prancis. Harun Zain meminta Letkol Ir. Azwar Anas yang menjadi Dirut Pindad di Bandung untuk pulang kampung menyelamatkan perusahaan semen tertua di Asia Tenggara ini.

Semua orang mengakui, Harun Zain terkenal dan sangat dekat dengan masyarakat Minang di kampung dan di rantau. Terhadap dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda di Sumbar, Harun Zain amat berjasa. Ia dipanggil pulang oleh gubernur sebelumnya, Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa. Harun kemudian memanggil Azwar Anas.
Terhadap generasi muda dan mahasiswa Harun Zain sangat dekat. Menurut Alis Maradjo, Bupati Limapuluh Kota ketika gubernur periode kedua dan Alis ketika itu menjadi ketua dewan mahasiswa Unand menyebut kesan yang mendalam. “Selalu ada pertemuan antara kami. Pertemuan rutin satu kali dalan dua bulan dengan tokoh pemuda dan mahasiswa mendiskusikan soal-soal pembangunan waktu itu,” katanya.

Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla yang sumando urang minang, melayat ke rumah duka. Di mata JK, sosok Harun begitu melekat di dalam ingatannya, karena dianggap sebagai seorang tokoh yang memberikan semangat kepada masyarakat Minang di era sesudah kemerdekaan.
“Dia adalah gubernur yang dapat membangkitkan semangat kembali orang Minang setelah PRRI,” ujar JK pada detikcom usai melakukan shalat jenazah di kediaman Harun Zain.
Menurut JK, sosok Harun dianggap sebagai tokoh penting yang berjasa dalam pembangunan Sumatera Barat. “Beliau memiliki jejak kepahlawanan yang baik,” jelasnya.
“Cara Pak Harun memimpin, dan intelektualitasnya, dapat menjadi nilai yang dapat diambil dari sosok almarhum,” ujar wakil presiden RI ke 5 dan 7 ini.


Prof. Drs. H. Sutan Harun Al-Rasjid Zain (lahir di Jakarta, 1 Maret 1927 gelar Datuk Sinaro, adalah mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan III. Ia merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dan ayahnya adalah seorang pakar bahasa yang terkemuka di Indonesia yaitu Prof. Sutan Muhammad Zain.

Ia mengawali karier di Sumatera Barat sebagai dosen terbang di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya menjabat sebagai Rektor Universitas Andalas sampai dengan tahun 1966.Pada tahun 1966, ia ditunjuk untuk menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat selama dua periode sampai dengan tahun 1977.

Seiring dengan pendidikan yang diemban di Amerika Serikat mengenai masalah perburuhan, pada tahun 1978 ia dipercaya untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan III dan menjabat sampai dengan tahun 1983.

Setelah menyelesaikan tugas di Kabinet, ia menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia dari tahun 1983 sampai dengan 1988 yang pada masa itu dipimpin oleh M. Panggabean.

Masa kecilnya banyak dihabiskan di kota-kota besar di Pulau Jawa seperti Bandung, Batavia (sekarang Jakarta), Yogyakarta dan Surabaya mengikuti ayahnya yang bertugas sebagai guru. Namun Harun Zain beranggapan bahwa masa awal pembentukan kepribadiannya berlangsung pada saat ia di Surabaya.Almarhum meninggalkan 1 orang istri dan tiga orang anak yang seluruhnya adalah perem­puan, Selamat jalan Prof H Harun Zain, namamu akan kami ingat selalu.(BBS/Zainal Piliang)

Kamis, 16 Oktober 2014

Lima Pendaki Gunung Singgalang Berhasil Dievakuasi


PADANG PANJANG, HALUAN — Lima pendaki Gunung Singgalang (bukan Gunung Tandikek) yang dinyatakan hilang sejak Minggu (12/10) lalu, akhirnya berhasil dievakuasi tim gabungan yang terdiri dari Mapala dan SAR Gabungan. Para pendaki yang dikabarkan naik dari Jorong Sikadunduang Nagari Singgalang itu, kembali dievakuasi dari titik yang sama, tepatnya di Posko I Jorong Sikadunduang Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar , Rabu (15/10), sekitar pukul 13.30 WIB. Dua korban dilaporkan kritis.kemudian lima mahasiswa STMIK ditemukan dan dievakuasi ke RS di Padang Panjang .

Sebelumnya, puluhan petugas yang mulai melakukan proses pencarian sejak Minggu (12/10) lalu, sempat mengalami kesulitan saat hendak menge­vakuasi para pendaki, setelah akhirnya dite­mukan oleh Tim Mapala pada Senin (13/10), sekitar pukul 08.44 WIB. Buruknya cuaca seperti kabut tebal yang disertai hujan lebat di lokasi sepanjang Senin itu, membuat tim penye­lamat akhirnya memu­tuskan untuk bertahan. Mereka pun terpe­rangkap hingga Rabu pagi.

Kelima pendaki yang meru­pakan mahasiswa STMIK itu di antaranya Boy Arisandi (25), Boy Sandi (21), Danil Febriansyah (21), Kenangan Azura (24) dan Budi Irsyad (25). Saat tiba di Posko I Jorong Gantiang Nagari Singgalang, Boy Arisandi dan Boy Sandi langsung diberikan perto­longan medis berupa pemasangan infus. Pasalnya, fisik kedua pendaki itu sudah dalam keadaan lemah, karena diduga kekurangan cairan dan kelelahan.

Setelah mendapat perawatan medis dan pertolongan pertama, ke lima korban langsung dilarikan ke RSUD Kota Padang Panjang, untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Dari lokasi evakuasi, Armen anggota RAPI Padang melaporkan, sebelumnya karena cuaca yang tidak mengizinkan para pendaki yang hilang terpaksa dirawat sementara di lokasi penemuan korban dengan men­dirikan kemah oleh para tim gabungan, yang terdiri dari BPBD, SAR, Kepolisian, Mapala, medis dan masyarakat setempat,” ujar Armen pada Haluan,(15/10).

“Setelah cuaca mulai membaik para korban mulai dievakuasi satu-persatu,  pada Rabu (15/10) sekitar pukul 11.00 WIB hingga selesai pukul 14.00, dari lokasi kemah menuju daerah Sikadun­duang Kabupaten Tanah Datar di kaki Gunung Singgalang,” ulas Armen.

Kasi Ops BPBD Kota Padang Panjang, Jon Eriko kepada Haluan tadi malam mengatakan, seluruh pendaki bersama tim pencari berhasil turun pada Rabu (15/10) siang kemarin. Sejak Senin hingga Selasa lalu, tim penyelamat dari Mapala sempat bertahan di dalam kawasan pegunungan, karena sulitnya medan yang harus dilalui. Selain kabut tebal, hujan deras juga tak henti-hentinya mengguyur.

“Alhamdulillah, seluruh pendaki berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Meski memang ada dua dari mereka yang ditemukan sudah dalam keadaan fisik sangat lemah,” kata Jon Eriko.

Setelah sempat diberikan pertolongan pertama oleh sejum­lah tenaga medis yang sebelum­nya juga sudah standby di Posko I, kelima pendaki itu lanjut Jon Eriko, langsung dilarikan ke RSUD Kota Padang Panjang. Dari pemeriksaan petugas rumah sakit, hanya empat pendaki yang menjalani perawatan intensif. Sementara satu orang lagi yakni Danil Febriansyah, sudah dibawa pulang oleh orang tuanya.

Keempat orang korban yang saat ini masih menjalani pera­watan itu masing-masingnya Boy Arisandi, Boy Sandi, Kenangan Azura dan Budi Insad. Korban yang dirawat tersebut kata Direktur RSUD Kota Padang Panjang, dr Ardoni, antara lain mengalami dehidrasi atau keku­ra­ngan cairan dan asupan makanan.

“Namun demikian, tekanan darah seluruh pasien (para pendaki, red), masih tergolong stabil dan normal. Diperkirakan bisa rawat jalan,” kata Ardoni terpisah.

Berita sebelumnya disebutkan  lima pendaki Gunung Tandikek dinyatakan hilang setelah melaku­kan pendakian pada Sabtu (11/10) malam. Para pendaki itu, dilaporkan naik dari Posko I Jorong Sikadunduang, Nagari Singgalang Kec. X Koto Kabupaten Tanah Datar. Hal itu, dibuktikan dengan beberapa unit sepeda motor para pendaki, yang dititip di Posko I.

Proses pencarian para pendaki yang tersesat itu, antara lain melibatkan Tim SAR gabungan Padang, Padang Panjang, Tanah Datar dan Padang Pariaman yang dibagi dalam tiga tim, serta turut dibantu Tim Mapala. Sejak Senin kata Jon Eriko, tim evakuasi dari Mapala, sudah melakukan pencarian dengan menyisiri kawasan Tandikek, hingga akhirnya ditemukan sekitar pukul 08.44 WIB.

“Rencananya mereka (tim dan korban) akan turun melalui jalur Air Terjun Lembah Anai. Namun medan disana sangat berbahaya. Makanya disarankan untuk kembali ke Posko I di Jorong Sikadunduang,” terang Jon Eriko.

Jon Eriko menyebut, para pendaki pertama kali ditemukan oleh Tim Mapala yang dipimpin Cimot, pada Senin pagi di ketinggian sekitar 2400 MDPL. Selama evakuasi katanya, kelima pendaki bersama anggota tim evakuasi, sempat bertahan selama lebih kurang tiga hari dua malam, karena cuaca yang sangat buruk.

“Sampai Selasa sore, tim evakuasi belum bisa melakukan penurunan dan menyelamatkan para pendaki untuk segera turun dari gunung, karena hujan lebat dan berkabut. Sementara untuk suply makanan dan berbagai kebutuhan lainnya, dipasok sejumlah warga sekitar,” ujar Jon. (h/yan/mg-man)

KPK Periksa Sejumlah Pimpinan Media di Sumsel


JAKARTA-  Guna mengusut dugaan suap kasus Wisma Atlet Jakabaring, Palembang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memeriksa terhadap pihak terkait. Kali ini, KPK memeriksa sejumlah pimpinan media di Sumatera Selatan (Sumsel).
Seperti pantauan Liputan6.com, Rabu (15/10/2014), pemeriksaan tersebut berlangsung di ruang ruang rapat Deviacita, Gedung Ditreskrimsus, Polda Sumatera Selatan. Pemeriksaan dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan dihadiri hampir seluruh pimpinan redaksi (Pimred) media di Sumsel."Hanya minta konfirmasi saja," kata Aina, salah satu pimpinan redaksi sebuah media cetak nasional, Palembang, Sumsel, Rabu (15/10/2014).
Sementara Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pemeriksaan terkait kasus yang menyeret tersangka Kepala Dinas PU Pemprov Sumsel Rizal Abdullah itu memang sedang dilakukan di Palembang."Kita masih lakukan pemeriksaan saksi di Palembang terkait Wisma Atlet. Belum ada kasus lain, masih terkait dengan Wisma Atlet. Kalau ada pimpinan media yang dipanggil, saya belum tahu. Nanti saya konfirmasi dulu sama penyidik," ujar dia.Secara terpisah,

Sementa itu Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Sumsel Irene Cameline mengatakan, pemeriksaan ini hanya terkait pengucuran dana hibah dari Pemprov Sumsel. " Keterangan terkait dana hibah ke media, bukan Wisma Atlet," kata Irene.

Usai pemeriksaan sekitar pukul 17.00 WIB, wartawan hanya menjumpai delapan penyidik KPK keluar dari ruangan. Para pimpinan media  terdebut langsung meninggalkan Mapolda Sumsel menggunakan dua unit Innova dengan nomor polisi BG 1899 MS dan BG 1420 RN.

Dari sumber merdeka.com, Pemred tersebut lewat pintu depan, beberapa saat sebelum penyidik KPK keluar ruangan. Sedangkan saat itu, belasan wartawan menunggu di pintu utama gedung Ditreskrimsus Polda Sumsel."Sudah keluar. Tadi lewat depan," kata sumber tersebut.(MDK/LPT6)

KPK Kembali Periksa Istri Muda Wali Kota Palembang

 JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil istri muda Wali Kota Palembang Romi Herton, Liza Merliani Sako, Kamis (16/10/2014). Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Romi Herton dan Masyitoh.
"Liza Merliani Sako selaku ibu rumah tangga, akan diperiksa sebagai saksi," kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha.
Dalam perkara, Romi dan Masyito diduga melakukan praktek dugaan suap terkait penanganan sengketa Pilkot Palembang. Selain itu, keduanya juga dijerat karena memberikan keterangan tidak benar di persidangan kasus serupa, namun dengan tersangka yang berbeda.
Kasus ini sebelumnya sudah menjerat mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Akil Mochtar. Kini perkara Akil sudah melewati pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada tingkat itu, Akil divonis pidana penjara seumur hidup(TRIBUNNEWS.COM)

Kasus Kekerasan Murid SD, DPRD Bukitttinggi Lahirkan Lima Rekomendasi

Bukittinggi – Singgalang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi memberikan lima merekomendasikan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi untuk membentuk tim investigasi. Tim akan bekerja mencari sebab kejadian kekerasan di SD Trisula Perwari sebagaimana yang telah diberitakan media cetak dan elektronik belakangan ini.
Selain itu, DPRD juga mere komendasikan tim investigasi yang dibentuk untuk dapat berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna mendapatkan keterangan rinci sampai di-upload-nya video tersebut. Kemudian memberikan sank si kepada sekolah dan guru yang melakukan pembiaran terhadap kekerasan tersebut. Selanjutnya meminta Pemko Bukittinggi untuk mengumpulkan kepala sekolah dan guru serta memperkuat larangan siswa membawa hand-phone (HP) ke sekolah.

Rekomendasi itu dikeluarkan setelah dewan menggelar rapat dengan pemko yang diwakili Asisten II Ismail Djohar, Sekretaris Diknas Sosiawan Putra, Kabid Diknas Erdi, Ketua Yayasan Trisula Perwari Darnis Kamaruddin dan Kepsek Parwari Evawarni Sofia.
Sebelum mengeluarkan rekomendasi, pada rapat yang dipimpin M. Nur Idris itu, dewan telah mendengarkan keterangan seputar uraian kronologis kejadian kekerasan. Keterangan disampaikan Asisten II, Ismail Djohar. “Kronologis kejadian kekerasan di sekolah itu, berawal dari saling ejek sesama siswa yang sampai kekerasan terhadap siswa berinisial D di ruangan mushalla sekolah” ujar Ismail.

Lebih lanjut, kata Ismail kejadian itu direkam siswa lain berinisial W dan A dengan memakai HP orang tua W. “Yang merekam temannya sendiri dan yang melihat rekaman itu orang tua W. Itu hasil investigasi kami sementara,” terangnya lagi.
Saat kejadian itu, kata Ismail, sedang berlangsung pelajaran agama. Namun yang mengagetkan sekali guru agama itu tidak melarang siswa yang melakukan kekerasan itu.
Mendengar uraian Asisten yang menyebutkan ada guru yang berada di lokasi namun diam saja, sontak membuat anggota dewan marah. “Keterlaluan! Guru macam apa itu. Saya minta kepala sekolah dan Kadis memberhentikan guru itu mengajar di sana,” ujarnya.
Tidak hanya itu, M. Nur Idris juga meminta walikota serius menangani kasus tersebut, karena masalahnya sudah menjadi perhatian Nasional. “Ini duka bagi pendidikan Bukittinggi yang katanya Kota Pendidikan dan Kota Pendidikan Berkarakter,” sesalnya.

Menyayangkan
Sementara tokoh masyarakat Bukittinggi yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Agam, Amril Anwar menyayangkan peryataan Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang meminta Kabareskrim mencari dan menangkap orang yang meng-upload video kekerasan siswa SD Trisula Perwari sebagaimana yang dimuat dalam media online nasional. “Kenapa orang yang meng-upload video yang dipermasalahkan,” sesalnya mempertanyakan.

Menurut politisi Demokrat itu, jika video tersebut tidak di-upload dan diunggah jejaring sosial atau youtobe, tentu kasus itu akan dibiarkan saja dan tidak ada penanganan secara tuntas. Akibatnya kasus seperti itu akan dapat terulang kembali.
Selain itu, orang yang meng-upload dan pengunggah menurut informasi yang diperolahnya sudah menahan video itu lebih kurang 3-4 hari guna menunggu tindaklanjut dari instansi terkait. Namun jawaban yang diperolehnya tidak memuaskan karena instansi terkait menyatakan kasus tersebut sudah selesai.

Jawaban seperti itu jelas tidak akan menyelasaikan akar persoalan, sehingga wajar saja pengunggah mengambil inisiatif meng-uploadnya melalui jejaring sosial, sehingga kasus kekerasan dapat ditangani secara serius dan tuntas. “Sekarang KPAI mempermasalahkan orang yang meng-upload dan meminta Kabareskrim menangkapnya, inikan aneh dan tidak masuk kepada substansi yang sebenarnya,” tegas pria yang akrab disapa Am Kartago.
Seharusnya lanjutnya, yang menjadi titik persoalannya kenapa kasus itu bisa terjadi. Apalagi informasi yang diperolehnya kejadian itu, terus berulang dalam satu tahun terakhir. “Kenapa terjadi pembiaran? Itu semuanya harus diusut dan diminta keterangan, termasuk kepala sekolah dan orang tua pelaku, apa yang salah sebenarnya. Kemudian baru dapat dicarikan solusinya,” ujarnya.

Inti persoalan lah yang menurutnya yang perlu dicari untuk menetapkan solusi dari permasalahan yang ada. “Jadi bukan mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang yang meng-upload-nya. Untung saja di-upload. sehingga kita tahu semua dan pemerintah dapat menanganinya secara serius. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi berikutnya,” tegasnya.
Dari itu, pihaknya meminta KPAI turun langsung ke Bukittinggi dan melihat kasus yang sebenarnya. “Jangan hanya melihat dari Jakarta saja,” tegasnya lagi.
Jika mempermasalahkan peng-upload video, dia khawatir tidak ada lagi orang yang berani melakukannya lagi saat menemukan adanya indikasi kekerasan pada suatu sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Akibatnya, tidak akan ada orang yang tahu, sehingga akan lebih fatal lagi akibatnya.
Seperti yang diberitakan kemarin, pengunggah video pertama adalah
Febby Dt. Bangso Nan Putiah, seorang tokoh masyarakat di Kota Jam Gadang itu dan kini menjabat Ketua DPW PKB Sumatera Barat. Dia sendiri semula tidak bermaksud untuk meng-upload ke jejaring sosial, karena dia berharap bisa ditangani serius dan tidak dianggap enteng. Namun karena jawaban yang diperoleh dari pihak-pihak berkompeten yang dikonfirmasi para wartawan yang dimintainya mem- bantu hanya simpel dan bahkan ada yang mengatakan hanya sekadar becanda.
Mendengar penjelasan seperti itu, dia selaku orang tua yang juga punya anak sekolah tentunya tentu tidak puas dengan jawaban tersebut. Makanya, dengan berbagai pertimbangan dia mengunggahnya ke ke jejaring sosial dengan harapan agar kasus seperti itu tidak terjadi kembali. Menyadari video tersebut tidak cocok ditonton anak-anak, dia pun segera menghapusnya.
Terkait adanya penyataan KPAI yang meminta Kabarek rim untuk mencari dan menangkap peng-upload video itu menurut Febby jika hal itu sudah menjadi jalan keluar itu sah-sah saja. Namun yang terpenting bukan masalah melaporkan siapa yang mengunduh, mengambil video itu atau siapa yang menyebarkanya, tapi diharapkannya solusinya agar kekerasan di sekolah tidak terjadi lagi.
Sementara, pada Senin malam, Direskrim Polda sum bar meminta keterangan kepada Febby dan empat orang rekannya di Mapolresta Bukittinggi terkait kasus video kekerasan murid SD itu. (Singgalang)